Sukses

Bertemu Presiden Komisi Eropa, Jokowi: Presidensi G20 Kali Ini Terberat

Sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, Jokowi juga menginginkan agar kerja sama ASEAN dan Uni Eropa makin meningkat

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong agar perundingan kerja sama Indonesia–Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dapat mengalami kemajuan yang signifikan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen di The Apurva Kempinski Bali, Senin (14/11/2022).

"Perundingan ke-12 sudah dijadwalkan di akhir 2022. Saya berharap perundingan akan mengalami kemajuan termasuk untuk isu pengadaan barang pemerintah, UKM dan pajak ekspor," kata Jokowi dalam pengantarnya, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin (14/11/2022).

Sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, Jokowi juga menginginkan agar kerja sama ASEAN dan Uni Eropa makin meningkat.

Salah satu fokus keketuaan Indonesia, kata dia, adalah mengisi kerja sama konkret di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkap kondisi dunia yang sulit saat ini. Menurutnya, Presidensi G20 kali ini menjadi yang terberat dalam sejarah.

"Iya presidensi kali ini memang terberat dalam sejarah G20," ujar eks Wali Kota Solo itu.

Selain itu, dia juga meminta Komisi Eropa dan G7 dapat memberikan dukungan dan fleksibilitas di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Hal ini agar KTT G20 bisa menghasilkan deklarasi.

"Saya ingin hasil kerja konkret G20 yang ditunggu dunia tetap dapat dihasilkan. Sekali lagi dukungan Yang Mulia akan sangat dihargai," jelas Jokowi.

 

 

2 dari 2 halaman

Komisi Eropa Apresiasi Kepemimpinan Indonesia

Sementara itu, Presiden Komisi Eropa mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam G20 yang terus berupaya merumuskan solusi bersama terhadap krisis global.

Indonesia dipandang sebagai mitra terpercaya dalam berbagai isu strategis, termasuk energi terbarukan dan keamanan pangan.

Dalam pertemuan ini, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.